Bawaslu Membelajarkan : Kolaborasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Medan - Bawaslu Republik Indonesia menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan tema " Bawaslu Membelajarkan" atau internal knowledge sharing, bertempat di Medan Sumatra Utara.

Pada hari ini Jumat 28 November 2025, adalah hari ke dua penyelenggaraan peningkatan kapasitas tersebut, dalam kegiatan ini pemaparan materi dari perwakilan Bawaslu provinsi terundang, dan pada sesi empat pemaparan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan presenter M Oscar, Jafri dan Sahirin dengan judul Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Dalam Pengawasan Pemilu.

Dalam pemaparannya M Oscar menyampaikan bahwa terdapat 4 point penting konsep pengawasan berbasis kearifan lokal,  diantaranya :

1. Masyarakat adat, sebagai subjek bukan objek, keterlibatan langsung menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pengawasan.
2. Modal sosial(social kapital), Kepercayaan, jaringan warga, dan tokoh lokal merupakan aspek penting dalam peranan kearifan lokal.
3. Kontrol sosial alamiah, pengawasan dilakukan oleh komunitas itu sendiri sehingga lebih berkelanjutan
4. Peran Bawaslu sebagai fasilitator, pengawasan lebih optimal ketika Bawaslu memanfaatkan basis sosial budaya lokal

Kemudian pemaparan disampaikan oleh anggota Bawaslu provinsi Papua Barat daya, Farli Sampetoding Rego, Regina Gembenov dan Sofyan. Dalam pemaparannya Papua Barat daya memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks, pengawasan memerlukan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis lokal. Upaya pencegahan pemetaan kerawanan dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga integritas Pemilu dan Pilkada.

Program pengawasan partisipatif di Papua Barat Daya, antara lain yaitu Pendidikan Pengawas Partisipatif, sudah berjalan sejak sebelum provinsi ini terbentuk dan terdapat sekolah kadar pengawas partisipatif atau skpp banyak alumni SKPP tersebar di kabupaten kota yang kini menjadi bagian provinsi Papua Barat daya. Kemudan Kampung Pengawasan Partisipatif, sudah berjalan di kabupaten Sorong dan menjadi ruang edukasi dan pembinaan berbasis komunitas kampung. Selanjutnya Forum warga, ini akan dikembangkan menjadi strategi pengawasan berbasis kearifan lokal, forum ini menjadi sarana diskusi dan pengawasan yang dekat dengan budaya masyarakat.

Selanjutnya Pojok Pengawasan, sudah tersedia di seluruh kabupaten kota di Papua Barat daya tempat masyarakat mengakses informasi, menyampaikan laporan, dan berdiskusi tentang pengawasan. Kerjasama dengan perguruan tinggi, kolaborasi akademik untuk riset, untuk pengembangan literasi politik, dan juga dapat pengawas muda. Serta Komunitas digital pengawasan, berbasis media sosial mengajak masyarakat digital native untuk memantau melaporkan dan menyebarkan informasi ke pemilih.

Langkah penguatan lanjutan bahwa seluruh elemen berupaya memperkuat pendekatan berbasis kearifan lokal agar pengawasan lebih membumi dan diterima masyarakat, kolaborasi lintas kultur adat dan institusi menjadi kunci untuk menanamkan jiwa pengawasan di Papua Barat daya.(HMS)