Gandeng Mahasiswa, Pelajar, dan Komunitas Disabilitas Siapkan Pendidikan Pengawas Partisipatif

Kebumen — Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Kebumen melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini melibatkan organisasi mahasiswa, SMK Negeri 1 Kebumen sebagai perwakilan kalangan pemilih pemula, serta Sahabat Disabilitas Kebumen sebagai wujud komitmen Bawaslu terhadap pengawasan yang inklusif.

Koordinasi bersama organisasi mahasiswa dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Bawaslu Kebumen pada Selasa, 14 Oktober 2025. Sejumlah perwakilan organisasi hadir, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kebumen mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif sebagai mitra strategis dalam memperkuat gerakan pengawasan partisipatif di tingkat lokal.

Selain dengan organisasi mahasiswa, Bawaslu Kebumen juga melakukan koordinasi dengan SMK Negeri 1 Kebumen. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pertemuan membahas keterlibatan siswa sebagai peserta P2P, yang dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi sejak dini sebagai pemilih pemula.

Komitmen terhadap pengawasan yang inklusif juga ditunjukkan melalui kunjungan Bawaslu Kebumen ke kediaman Teguh Kuatno, Ketua Sahabat Disabilitas Kebumen, di Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kebumen menyampaikan pentingnya partisipasi komunitas disabilitas dalam kegiatan pengawasan Pemilu.

Melalui rangkaian koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen menegaskan komitmennya untuk memperluas partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dalam mengawal demokrasi menuju Pemilu 2029 yang bermartabat.
Sinergi dengan mahasiswa, pelajar, dan komunitas disabilitas menjadi langkah nyata Bawaslu dalam membangun gerakan pengawasan partisipatif yang berfungsi, bergerak, dan menjangkau semua kalangan.