Perkuat Literasi dan Kapasitas Hukum, Divisi HPS Bawaslu Kebumen Tetapkan Program Kerja Strategis 2026
|
KEBUMEN – Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kabupaten Kebumen secara resmi menetapkan arah kebijakan lembaga melalui Rapat Kerja penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Dalam rapat tersebut, jajaran Divisi HPS menyepakati kombinasi program kerja yang bersifat berkelanjutan serta beberapa inovasi baru untuk memperkuat peran hukum dalam pengawasan pemilu. Rencana kerja tahun ini dirancang untuk lebih menyentuh berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan profesionalisme internal, serta memastikan aksesibilitas informasi hukum bagi publik. Uraian Program Kerja Divisi HPS 2026 Berikut adalah poin-poin utama program kerja yang akan dilaksanakan oleh Divisi HPS Bawaslu Kebumen:
Kelas Hukum: Melanjutkan forum diskusi dan kajian hukum secara mendalam guna membedah regulasi terbaru. Program ini bertujuan untuk menyamakan persepsi hukum di jajaran pengawas pemilu maupun bagi praktisi hukum di Kebumen.
Edukasi Melalui Konten Media Sosial: Mengoptimalkan penyebaran informasi hukum pemilu melalui platform digital. Program ini fokus pada pembuatan konten kreatif yang komunikatif agar masyarakat lebih mudah memahami aturan main pemilu.
Bawaslu Menyapa Kelompok Perempuan: Sebuah inisiatif untuk melakukan sosialisasi hukum dan pencegahan potensi sengketa yang menyasar kaum perempuan guna mendorong partisipasi aktif dalam mengawal integritas pemilu.
Peningkatan Kapasitas PSPP Melalui Simulasi: Fokus pada penguatan kemampuan teknis Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Peserta dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP). Melalui simulasi sidang, jajaran pengawas dilatih agar cakap dalam menangani proses mediasi hingga adjudikasi.
Cerdas Cermat Pengawas Pemilu: Inovasi metode evaluasi bagi pengawas pemilu untuk menguji pemahaman mereka terhadap regulasi dan tata cara penyelesaian sengketa dengan cara yang kompetitif.
Publikasi Produk Hukum melalui JDIH dan Pusdakum: Memaksimalkan pendokumentasian dan publikasi seluruh produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta Pusat Data Hukum (Pusdakum). Program ini bertujuan menjamin keterbukaan informasi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses putusan maupun regulasi secara cepat dan akurat.
Langkah Nyata Penguatan Kelembagaan
Rangkaian program kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional yang jelas bagi jajaran Divisi HPS Bawaslu Kebumen sepanjang tahun 2026. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi teknis dan perbaikan dokumentasi hukum, Bawaslu Kebumen berupaya menjalankan tugas penanganan sengketa secara lebih terukur. Penekanan pada aspek edukasi dan transparansi informasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas internal serta meminimalisir potensi kendala administratif dikemudian hari.
