Bawaslu Kebumen Susun Rencana Tindak Lanjut Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026
|
Kebumen – Bawaslu Kabupaten Kebumen melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) salah satu Program Strategis Nasional yakni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 Bawaslu Republik Indonesia bersama peserta Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dari SMK Ma'arif 5 Gombong, Jumat (17/7/2026), bertempat di SMK Ma'arif 5 Gombong.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen, Amin Yasir, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Badruzzaman, beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen. Dari pihak sekolah, kegiatan didampingi oleh Pembina Pramuka SMK Ma'arif 5 Gombong bersama para peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif.
Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam memastikan keberlanjutan Program Strategis Nasional Pendidikan Pengawas Partisipatif yang telah dilaksanakan sebelumnya. Melalui kegiatan ini, Bawaslu melakukan penguatan jejaring pengawas partisipatif sekaligus menjaga komunikasi dan kolaborasi dengan peserta P2P sebagai agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.
Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri telah diselenggarakan pada 26 Mei 2026 dan diikuti oleh 43 peserta yang merupakan anggota Pramuka SMK Ma'arif 5 Gombong. Selama pelaksanaan program, para peserta memperoleh pembekalan mengenai kepemiluan, demokrasi, serta peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
Melalui pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen berharap semangat pengawasan partisipatif yang telah dibangun melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat terus berkembang. Para peserta diharapkan mampu menjadi pelopor pengawasan partisipatif, menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, serta berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap proses demokrasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
