Bawaslu Kebumen – UNIMUGO Inisiasi Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi
|
Kebumen – Bawaslu Kabupaten Kebumen melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) dalam rangka inisiasi kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan pendidikan kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Eka Rohmawati, dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badruzzaman didampingi jajaran sekretariat diterima langsung oleh Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Gombong, Ns. Dadi Santoso, S.Kep., M.Kep., Ketua Program Studi Hukum Noor Rahmad, M.H., beserta jajaran dosen Program Studi Hukum UNIMUGO.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas peluang penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif bagi mahasiswa sekaligus membuka ruang bagi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pengembangan kajian kepemiluan.
Sinergi antara Bawaslu Kabupaten Kebumen dan UNIMUGO sejatinya telah terjalin melalui berbagai kegiatan sebelumnya. Di antaranya, sosialisasi Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Tahun 2026 Bawaslu Republik Indonesia sebagai upaya mendorong partisipasi civitas akademika serta memperkuat kerja sama dalam pengembangan kajian kepemiluan dan penegakan hukum pemilu. Kemudian audiensi UNIMUGO ke Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam rangka berbagi pengalaman serta penguatan materi penegakan hukum kepemiluan sebagai persiapan Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2026.
Melalui inisiasi kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen dan UNIMUGO berharap dapat menghadirkan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam mengawal penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas.
