Bawaslu RI: Pencalonan, Kampanye dan Pungut Hitung Tahapan Paling Rawan

KEBUMEN-Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen Amin Yasir dan anggota Badruzzaman menghadiri launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 oleh Bawaslu RI di Jakarta pada Senin 26 Agustus 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam sambutannya menyebut tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung sebagai tahapan paling rawan saat pemilihan. Dia menyebutkan tiga tahapan tersebut memiliki turbulensi yang paling besar dari semua tahapan.

“Dari seluruh rangkaian tahapan di sini yang paling besar. Dan di sinilah teman-teman menjadi pasien Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan residu pemilu itu masih ada di DKPP sampai dengan saat ini. Nah inilah PR kita Bersama untuk memetakan dan melakukan pencegahan.”

Bagja juga menyebutkan, di tahapan pencalonan turbulensi sudah muncul di tengah bulan Agustus ini. “Kita dihadapkan pada turbulensi besar di awal-awal tahapan ini. Alhamdulillah saya enggak di sini. Tapi saya degdegan, Kalau KPU diduduki, tidak mengikuti putusan (MK) 60 dan 70, maka akan pindah turbulensinya ke Bawaslu,” katanya.

Kemudian di tahapan kampanye, Bagja menyerukan untuk Bawaslu daerah melakukan pengawasan melekat. “Kami sampaikan ke pak Puadi bahwa dalam kampanye, hadiah besarannya seberapa. Bazar limitnya berapa dan bagaimana cara pengawasannya. Ini PR kita Bersama,” ungkapnya.

Terakhir, dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bagja ingatkan soal pentingnya pengawasan terkait politik uang. Bagja ingatkan Bawaslu daerah untuk menanamkan mindset, masa tenang merupakan masa tidak tenang untuk Bawaslu.

“Kami harapkan teman-teman pengawasan, begitu masa tenang, sudah tidak tenang. Teman-teman harus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian dalam melakukan patroli pengawasan. Sampai dengan Hari H, untuk memastikan seluruh pemungutan suara kita tidak diwarnai dengan politik uang.” Bagja berharap, dengan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. “Kami harapkan seluruh proses yang kita lakukan dalam pemetaan kerawanan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Bawaslu daerah,” pungkasnya.

Paparan hasil pemetaan kerawanan oleh Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. Lolly mengatakan bahwa IKP ini menjadi early warning untuk dinamika politik yang perlu dimitigasi terhadap potensi lahirnya kebijakan yang berubah secara cepat. Terdapat lima provinsi dengan kategori rawan tinggi yaitu 13 persen, rawan sedang yaitu 76 persen dan rawan rendah yaitu 11 persen yang dinilai dari total 27 indikator.

Lolly menjelaskan NTT menempati rawan tinggi pertama karena dari 27 indikator 19 indikator terjadi di NTT, lalu disusul Kalimantan Timur dengan memenuhi 18 indikator, Jawa Timur dengan memenuhi 17 indikator, dilanjutkan oleh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang masing-masing 16 indikator. Sehingga Lolly menegaskan ini menjadi potret dari kerawanan tinggi untuk diarahkan sebagai fokus bersama.

“Daerah yang masuk dalam rawan sedang atau rendah jika dilihat konteks tahapan bisa menjadi daerah yang kerawanan tinggi. Ini menjadi penekanan agar yang merasa rawan rendah tidak lengah, serendah apapun kerawanan kacamata kita selalu tinggi.” Dalam pemetaan tersebut, diinformasikan daerah dengan potensi kerawanan tinggi dalam dimensi sosial politik di luar tahapan diantaranya Aceh, DKI Jakarta, NTT lalu Sulsel. Untuk tahapan Pencalonan diantaranya Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dilanjutkan Kaltim, lalu dalam tahapan kampanye diantaranya Sulsel, NTT, dan Jatim. Terakhir pada tahapan Pungut Hitung diantaranya Papua, Sulawesi Tengah lalu Jawa Timur. “Semakin banyak kejadian (indikator) maka semakin tinggi kerawanan suatu wilayah.”

Dalam tingkat Kabupaten Kota, terdapat kategori Rawan Tinggi untuk 84 Kabupaten/Kota, Rawan Sedang untuk 334 Kabupaten/Kota, dan Rawan Rendah untuk 90 Kabupaten/Kota. “Pemetaan Kerawanan Provinsi ini dihasilkan dari indikator gabungan antara data inputan dari provinsi dan data inputan dari Kabupaten/Kota dan juga pemetaan Kerawanan Kabupaten/Kota dihasilkan dari data inputan dari Kabupaten/Kota,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu ini.

Lolly berharap publik dapat membantu Bawaslu ikut serta dalam memantau daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sehingga kerja Bawaslu akan semakin komperhensif. Terlebih setelah penetapan calon, dirinya meyakini kerawanan akan semakin terasa terutama di kalangan masyarakat sehingga perlu peran aktif dari seluruh kalangan masyarakat. “Mudah-mudahan secara terbuka diakses oleh seluruh pihak sehingga bisa kita jadikan cara kita mitigasi secara cepat dan tepat demi menjaga demokrasi Indonesia.” (humas)