Resmi Dilantik, Pengurus Mabi dan Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu 2026-2031 Siap Kawal Demokrasi Jawa Tengah

SEMARANG – Upaya penguatan pengawasan partisipatif di wilayah Jawa Tengah memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan pelantikan jajaran Pengurus Majelis Pembimbing (Mabi) dan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2026-2031. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut mempertegas sinergi strategis antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka dalam mencetak kader pengawas muda yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah sekaligus Ketua Mabi Saka, Muhammad Amin, S.AP., M.H., dalam arahannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah konkret untuk memperluas jangkauan pengawasan Pemilu. Ia menegaskan bahwa Saka Adhyasta Pemilu harus menjadi wadah edukasi bagi anggota muda agar mampu menjadi "mata dan telinga" demokrasi di lingkungan masing-masing.

"Bawaslu berharap kepengurusan ini mampu menggerakkan potensi Pramuka Penegak dan Pandega di seluruh Jawa Tengah untuk aktif mengawasi setiap tahapan pemilu. Hal ini penting guna mencegah praktik politik uang serta segala bentuk manipulasi suara," ujar Muhammad Amin.

Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Kwarda Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. S. Budi Prayitno, M.Sc., memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan ini. Menurutnya, Saka Adhyasta merupakan perwujudan pendidikan politik yang sehat bagi generasi muda, yang selaras dengan kode kehormatan Satya dan Darma Pramuka.

Ia berpesan agar pengurus yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat cabang agar kebermanfaatan program kerja Saka Adhyasta dapat dirasakan secara masif. "Menjaga netralitas adalah harga mati. Namun, anggota Pramuka tidak boleh apatis terhadap masa depan bangsa. Kehadiran Saka ini diharapkan mampu mencetak kader pemimpin masa depan yang memahami proses demokrasi secara jujur dan adil," tegas Prof. Budi.

Melalui kepengurusan periode 2026-2031 ini, Pramuka Jawa Tengah diharapkan konsisten menjadi garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi yang bersih di seluruh pelosok provinsi selama lima tahun ke depan.(IC)