Naik Kelas Jadi Satker Mandiri, Bawaslu Kebumen Perkuat Tata Kelola Anggaran
|
Kebumen – Penguatan tata kelola keuangan menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Kebumen seiring dengan statusnya sebagai satuan kerja (Satker) mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III yang dilaksanakan bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purworejo, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan ini menjadi forum untuk meninjau pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tepat, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat capaian IKPA Triwulan III sekaligus memetakan berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, khususnya dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan dalam menentukan langkah perbaikan agar pengelolaan anggaran ke depan semakin baik,” jelas Cahyo Febriyanto Tadhery selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen.
Menurutnya, evaluasi IKPA tidak hanya berkaitan dengan pencapaian nilai, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Cahyo juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan KPPN Purworejo dalam memberikan pemahaman serta penguatan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kebumen.
Dalam rapat tersebut, narasumber dari KPPN Purworejo memberikan sejumlah penguatan mengenai indikator-indikator dalam penilaian IKPA, pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja anggaran.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemantauan capaian, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih memerlukan perhatian. Bawaslu Kabupaten Kebumen berkomitmen menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas kelembagaan. (humas/IZ)
