Lompat ke isi utama

Berita

Klinik Hukum Vol IX : Belajar Dari Pengalaman Empiris Kuatkan Pondasi Pengawasan Partisipatif

Pelaksanaan Kelas Hukum IX
Pelaksanaan Kelas Hukum IX

KEBUMEN - Pelaksanaan Pemilu yang baik tidak mungkin berjalan tanpa adanya pengawasan. Pengawasan yang baik juga harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Untuk itu Bawaslu hadir hingga jajaran kabupaten/kota dengan berbagai tugas, fungsi dan wewenangnya. Guna mempertajam berbagai tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu hingga jajaran pengawas TPS. Bawaslu Kabupaten Kebumen gelar kembali kegiatan rutin Klinik Hukum bersama para Pemilih Pemula dari mahasiswa magang Universitas Putra Bangsa dan Siswa PKL dari SMK Negeri 1 Kebumen. Kegiatan yang digelar pada Kamis 19 November 2026 kali ini berfokus pada tugas pokok, wewenang dan kewajiban Bawaslu hingga jajaran Pengawas TPS dalam Pemilu.

Kegiatan yang diampu oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) ini, merupakan bentuk peningkatan kapasitas dari Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam memfasilitasi Pendidikan Pengawas Partisipatif yang bersifat non anggaran. Wahana edukatif ini diikuti secara antusias oleh para mahasiswa magang dari Universitas Putra Bangsa (UPB) Kebumen dan Siswa PKL dari SMK Negeri 1 Kebumen. Kehadiran pemilih pemula ini merupakan bagian dari program sinergi dunia akademik dan lembaga pengawas pemilu guna mencetak kaum intelektual yang paham secara mendalam mengenai regulasi hukum demokrasi di Indonesia.

Pendekatan metode yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah sharing knowledge dari Bawaslu Kabupaten Kebumen dan literasi perundang-undangan yang dibawakan bergantian oleh para Mahasiswa Magang. Eka Rohmawati selaku Koordinator Divisi HPS mengungkapkan jika kegiatan ini adalah bagian dari bentuk pelaksanaan amanat Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif sekaligus Surat Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang tugas Konsolidasi Demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan Pemilu di luar tahapan.

Pada pertemuan kali ini para peserta berfokus untuk mendalami pasal 118 sampai dengan pasal 141 Undang-Undang Pemilu. Dalam pasal-pasal ini berfokus pada tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan Pengawas Pemilu mulai dari level pusat hingga pengawas TPS. Para peserta diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membaca dasar regulasi atas tugas, wewenang dan kewajiban dari Bawaslu hingga pengawas TPS. Kemudian peserta dibekali dengan pengalaman empiris yang dilalui oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen. Dengan metode tersebut para pemilih pemula memiliki pemahaman yang komprehensif yang diharapkan dapat memantik kesadaran partisipatif untuk menjadi pengawas pemilu. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan adalah tugas pokok dan fungsi Bawaslu terkait dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Setelah sesi pemberian materi kemudian dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan melalui kuis interaktif untuk memantapkan pemahaman para peserta.

Melalui kegiatan Klinik Hukum Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kebumen berharap para pemilih pemula ini mendapatkan literasi tentang kepemiluan secara utuh dan konkrit dari pengalaman yang ada di Bawaslu Kabupaten Kebumen serta menjadikan para peserta tergerak untuk melakukan pengawasan Pemilu secara partisipatif. (humas/fajar)

Fajar A