Lompat ke isi utama

Berita

Mengenal 6 Prinsip Persidangan Administratif Pemilu

Zoom Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
Zoom Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu

KEBUMEN - Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilaksanakan melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa yang didukung oleh Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu sesuai tingkatan. Dalam pelaksanaan persidangan, terdapat sejumlah prinsip yang perlu dipegang oleh Majelis Pemeriksa beserta jajaran pendukungnya. Hal tersebut menjadi salah satu materi yang disampaikan oleh narasumber, Achmad Husain, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).

Bawaslu Kabupaten Kebumen turut diundang dalam kegiatan tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Imam Khamdani, bersama Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta Staf Penanganan Pelanggaran dan Staf Administrasi hadir mewakili Bawaslu Kabupaten Kebumen. Keikutsertaan ini menjadi kesempatan untuk memperbarui dan memperdalam pemahaman mengenai Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu. Terlebih, pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penanganan pelanggaran administratif hingga tahap persidangan dan pembacaan putusan. Selain itu, melalui Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Kebumen juga secara rutin menyelenggarakan Forum Diskusi yang salah satunya membahas Penanganan Pelanggaran Administrasi. Pendalaman materi tersebut direncanakan kembali dilaksanakan pada Bulan November ini.

Dalam pemaparannya, Achmad Husain menjelaskan bahwa terdapat enam prinsip penting yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan persidangan administratif, yaitu Netralitas dan Keadilan, Praduga Tak Bersalah, Kecermatan dan Pendalaman, Objektivitas Pembuktian, Independensi, serta Kerahasiaan. Prinsip netralitas dan keadilan mengharuskan Majelis Pemeriksa bersikap tidak memihak serta memberikan perlakuan yang adil kepada para pihak. Sementara itu, praduga tak bersalah mengingatkan Majelis agar tidak mendahului kesimpulan sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan. Selanjutnya, kecermatan dan pendalaman diperlukan untuk menggali, memperjelas, serta mengonfirmasi kembali informasi penting maupun keterangan yang saling bertentangan. Hal tersebut juga perlu didukung dengan objektivitas pembuktian, yakni menguji keterangan para pihak dengan bukti-bukti yang tersedia. Adapun prinsip independensi mengharuskan Majelis Pemeriksa beserta jajaran pendukungnya menghindari komunikasi dengan Pelapor, Terlapor, Saksi, maupun Ahli di luar persidangan. Sementara prinsip kerahasiaan menekankan pentingnya menjaga hasil pemeriksaan dan materi putusan sebelum dibacakan.

Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten Kebumen semakin memahami prinsip dan teknis pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas proses persidangan agar berjalan secara profesional, objektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (humas/putri)


Putri