Lompat ke isi utama

Berita

Literasi Pojok Pengawasan Vol 25: Peran Pesantren dalam Pengawasan Partisipatif

 Literasi Pojok Pengawasan Volume 25 : Pesantren Dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif
Literasi Pojok Pengawasan Volume 25 : Pesantren Dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif

KEBUMEN - Bawaslu Kabupaten Kebumen mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 25 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Mengangkat tema “Pesantren dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif”, kegiatan ini membahas pentingnya membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan, khususnya pesantren, dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dengan menghadirkan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, sebagai keynote speaker. Diskusi juga menghadirkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, serta Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Pekalongan, Nasron, sebagai narasumber.

Melalui forum tersebut, pesantren dipandang memiliki potensi strategis dalam membangun kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif. Kedekatan pesantren dengan masyarakat, serta peran kiai, ustad, dan santri dalam kehidupan sosial, menjadi modal penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap proses demokrasi. Pelibatan komunitas pesantren juga diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang, politisasi SARA, serta berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.a

Bagi Bawaslu Kebumen, kegiatan ini menjadi salah satu referensi untuk memperluas pendekatan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan keagamaan. Sinergi tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan melalui edukasi dan penguatan kesadaran masyarakat, sehingga pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga menjadi gerakan bersama dalam menjaga kualitas demokrasi. (humas/insan)

Insan