Lompat ke isi utama

Berita

Sekretariat Bawaslu Kebumen Ikuti Bima Sakti, Perdalam Menu Baru Pelaporan Kinerja

.
.

KEBUMEN – Sekretariat dalam tim keuangan Bawaslu Kabupaten Kebumen mengikuti Bimbingan Akuntansi Instansi (Bima Sakti) Edisi November 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara daring melalui Zoom, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini mensosialisasikan menu baru Pelaporan Kinerja pada aplikasi My Interest yang memuat empat submenu utama: Monitoring Capaian Kinerja (Output), Laporan Realisasi Anggaran versus Pagu Realisasi Capaian Output, Pelaporan Output Anggaran, dan Monitoring Informasi Status Prioritas Nasional.

Dalam pemaparan teknis, Prasetia Adi Kurniawan dari Direktorat PA menegaskan tiga aturan krusial bagi satuan kerja (satker) terkait penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA):

  • Batas Waktu Pengiriman: Laporan realisasi capaian output wajib dikirim paling lambat tujuh hari kerja pertama bulan berikutnya (bertambah dari lima hari kerja karena ada validasi PPK). Khusus laporan bulan November, batas akhir pengiriman jatuh pada 9 Desember 2026. Keterlambatan pengiriman pertama membuat nilai ketepatan waktu menjadi nol.

  • Sinkronisasi Data: Data revisi DIPA pada aplikasi SPAN dan SAKTI harus sama agar nilai capaian output tidak menjadi nol.

  • Bobot Penilaian IKPA: Terdiri atas ketepatan waktu (30 persen) dan capaian Rincian Output atau RO (70 persen).

Perwakilan Direktorat APK, Amdi Noviwijaya, menjelaskan bahwa pengembangan menu di bagian Tematik My Interest ini menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP 2025. BPK mewajibkan kesesuaian pagu dan realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan capaian output, serta penjelasan akuntabel apabila terdapat selisih.

Sebelumnya, Kasubdit Bimbingan Akuntansi Instansi Direktorat APK, Joko Supriyanto, menekankan bahwa terbitnya PP Nomor 37 Tahun 2026 menuntut instansi menyajikan laporan keuangan dan kinerja secara selaras tanpa anomali. "Antara anggaran dan kinerja harus ada link and match," ujarnya.

Diikuti satker kementerian/lembaga, Kanwil DJPb, dan KPPN se-Indonesia, sosialisasi ini menjadi bekal strategis bagi tim keuangan Bawaslu Kebumen menjelang penyusunan laporan akhir tahun anggaran 2026 yang akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. (humas/adhi)

Adhi